Wabup Ferizal Ridwan : Pelantikan Pejabat Amoral, Tuduh Baperjakat Jebak Bupati

Auditpos.com, Limapuluh Kota- Kendati masyarakat Luak Limopuluh Kota, kini pergunjingkan Bupati, Irfendi Arbi, “Tersandera pelantikan Akmal, oknum pejabat eselon III yang dituduh Amoral itu. Namun, kini dibuat sontak atas statement Wakil Bupati, Ferizal Ridwan, bahwa Heboh pelantikan oknum pejabat “Amoral”, bahwa hal tersebut diduga Jebakan tim Baperjakat. Kok Bisa ya.

Apa maksud dan target ucapan Wakil Bupati, Ferizal Ridwan, ketika dimintakan tanggapannya oleh wartawan seputar hebohnya masyarakat Luak Limopuluah pasca pelantikan, Akmal, oknum pejabat “Amoral”, pada salah satu Kabid di Dinas Sosial dan Transmigrasi, Selasa, 8 November 2016 lalu oleh Sekretaris Daerah, Yendri Thomas , yang memunculkan rumor tak sedap atas terbitnya SK Bupati No. 821/1447/BKD-LK/2016, selain dikecam wakil rakyatnya, juga jadi gunjingan.

Meskipun tiga wakil rakyat tersebut, yakni Safaruddin, Dt. Bandaro Rajo, SH, Ketua DPRD, Drh, Harmen, dari Fraksi PPP, dan Amril. B, Dt. Tan Bagindo dari fraksi PKB kepada media ini katakan, mengecam jika hal tersebut benar adanya seorang oknum pejabat eselon III yang dilantik itu, juga dikecam Aktifis Peduli Limapuluh Kota.

Senada dikatakan tiga wakil rakyat Luak Limopuluh. Juga Direktur Eksekutif LSM AMPERA Indonesia, Asrial Piliang, SH, berjanji mengusut kebenaran rumur tak sedap itu, jika benar yang terjadi tentunya kebijakan Bupati Limapuluh Kota, telah bertentangan dengan UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, seyogyanya mesti di gugat.

Dikatakan Asrial Piliang, SH, secara tegas dalam UU ASN tersebut ditegaskan pada Paragraf 4 Pengembangan Karier,Pasal 69 pada point 1 Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Poin 2 Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.

Terus, pada poin 3. Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Kemudian poin 4. Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Nah pada poin 5. Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan, jika benar oknum pejabat dimaksud benar- benar dituduh Amoral, bupati Irfendi Arbi, dimintakan meninjau ulang SK Bupati No. 821/1447/BKD-LK/2016 tersebut, pinta Asrial.

Ditegaskan, Asrial, Seyogyanya, dalam permasalahan Akmal, alias Kamal, oknum pejabat Eseleon III yang telah dilantik Bupati sebagai Kabid Kabid Pembinaan Pelayanan Rehabilitasi & Kelembagaan Sosial Dinsosnaker Limapuluh Kota, kenapa BKD tidak melakukan tindakan.

Demikian halnya Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi, Husin Daruhan, terkesan takut menindak lanjuti kasus yang telah merebak cukup luas ditengah- tengah masyarakat Luak Limapuluah ini. Kadis, semestinya harus memanggil Akmal dan wanita yang mengaku korban “Cinta terlarang” itu, mempertanyakan apa permasalahan nya.

Ditambahkan aktifis Peduli Masyarakat itu, “ Sejauh mana duduk persoalannya. Apakah benar pengakuan wanita muda itu ke media , kalau memang benar kejadiannya, Husin harus memberikan tindakan kepada Akmal sesuai dengan Undang Undang ASN, yaitu yang bersangkutan di lepaskan jabatan nya dan di turunkan golongan dua tingkat dari golongan sekarang, demikian tegasnya.

Terus, jika Kadis tidak melakukan tugasnya, maka Sekda harus menyuratinya, , dan mempertanyakan kenapa dia tidak melakukan tindakan yang seharusnya di lakukan , apakah takut kepada bupati karena pelaku orang dekat bupati.

Asrial Piliang, juga mepertanyakan, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Terkait dengan kasus tersebut sudah menjadi konsumsi publik, tentunya Pol PP, sebagai Institusi Penegakan Perda , kok diam aja, tanya Asrial.

Seharusnya Institusi Penegakan Perda, segera melakukan penyelidikan. Kok hanya diam saja. Apakah Satpol PP itu di gaji untuk gaya-gayaan , toh mereka di gaji oleh pemerintah untuk bekerja bukan gaya-gayaan , seperti hal ini sudah jelas sudah menimbulkan kegaduhan, dan kerinbutan di masyarakat kabupaten limapuluh kota kenapa mereka tidak bekerja sesuai dengan tugas nya ,.

Seperti telah diekspose Auditpos.com Sumbar, ini tenggarai terkait terbitnya SK Bupati No. 821/1447/BKD-LK/2016, tanggal 8 November 2016 tentang pengangkatan jabatan administrator (eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) di Lingkungan Pemkab Limapuluh Kota, berpotensi sarat KKN, karena diketahui salah seorang oknum pejabat Eselon III, yakni Akm, Kabid Pembinaan Pelayanan Rehabilitasi & Kelembagaan Sosial Dinsosnaker Limapuluh Kota, dituduh “Cacat Moral”, telah porakporandakan rumah tangga orang lain di kediamannya di Taeh Baru.

Tuduhan cacat moral oknum Akmal, pejabat Eselon III di Sosnakertrans Limapuluh Kota itu, seperti dipaparkan oleh korban kebejatan Akmal kepada seorang wanita setengah baya, Efi, 46 tahun sejak Februari 2016 rumah tangganya porak poranda ditinggal pisah suami tercintanya, Jon, 49 tahun, juga menanggung malu dikampungnya, demikian penuturan Efi kepada media ini.

Dipaparkan Efi, karena kepalang basah harus menanggung malu dan penderitaan sendiri, terpaksa ia beberkan petualang “Cinta Terlarangnya” bersama oknum Akmal,52 tahun rentang waktu sejak Oktober 2013 lalu hingga Februari 2016, akhirnya terungkap oleh suaminya.

Selama rentang waktu berlansungnya “Cinta Terlarang” antara Efi dan Akmal, juga telah dikaruniai anak tiga putri, dari isterinya, Yety, salah seorang pengajar di SD No.01 Simalanggang Kec. Payakumbuh Limapuluh Kota, dengan terpaksa Efi paparkan, dirinya sering di satroni Akmal, oknum pejabat Sosnakertrans itu ke kediamannya secara sembunyi- sembunyi, dikala Jon, diketahui bepergian keluar kota, demikian tutur Efi dengan berat hati.

Meskipun Efi akui, cinta terlarang yang dilakoninya dengan Akmal, adalah perbuatan terkutuk, serta akan berdampak tidak baik kelansungan rumah tangganya. Namun akibat segudang rayuan Akmal ketika itu, yang dipaparkan Efi adalah seorang ASN, di era pemerintahan Alis Marajo adalah pejabat Non Job, ketika menyatroni kamar Efi pada malam harinya, akan bertanggung jawabkan melakoni cinta terlarang itu, demikian ucap Efi terbata- bata.

Namun, apa lacur, imbuh Efi ketika perselingkuhan mereka diketahui suaminya J, dan sejak Januari 2016 lalu, meninggalkan dirinya bersama tiga buah hatinya itu, ternyata oknum Akm disebut- sebut teman sepermainan sejak kecil dengan Bupati Irfendi Arbi itu, ketika ditagih janjinya ingkari janjinya hingga detik ini, demikian sedih Efi.

Dilain pihak, terkait tuduhan Wabup, Buya demikian panggilan akrabnya, meskipun menurut Asrial Piliang, ditenggarai adalah strategi jebakan politik Buya, agar Bupati dan tim Baperjakat gontok- gontokan. Pasalnya, hal tersebut dilakukan Buya, disebabkan masa bulan madu pasangan IDEAL disebut- sebut telah pecah, ujar Aspil.

Sementara, wartawan, yang telah berupaya memintakan tanggapan, baik Sekda, Yendri Thomas, dan juga Ketua BKD Kab. Limapuluh Kota, Indra Nazwar, seputar tudingan Wabup, bahwa lolosnya oknum pejabat amoral, Akmal pada proses seleksi pejabat eselon III dan IV, adalah sebuah jebakan tim Baperjakat, ternyata dua pejabat eselon II tersebut, terkesan sungkam atau terlihat masih berharap bertahan pada posisinya di era kepemimpinan bupati Irfendi Arbi. (ei)

Share This: