Menyoal 3 Rekening Pribadi Dibalik Proposal Sekepal Tanah Makam Tan Malaka.

Auditpos. Limapuluh Kota- Pasca prosesi penjemputan sekepal tanah makam Ibrahim Datuk Tan Malaka yang dipimpin Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota , yang memakai bendera Tan Malaka Institut (TMI) dan Yayasan PDRI pada 18-22 Februari 2017 di Kediri, Jawa Timur, kini jadi pembicaraan tak sedap bagi khalayak umum di Luak Limapuluh Kota, agaknya merembet pada tiga rekening pribadi milik Ferizal Ridwan serta pencatutan nama tokoh masyarakat dan pemalsuan tanda tangan.

Gonjang- ganjing masyarakat Luak Limapuluh Kota khususnya, kini akan gugat Panitia Penjemputan Jasad Ibrahim Datuk Tan Malaka, karena Panitia dituduh telah menipu masyarakat umum atas rekening donasi atas nama kepemilikan Ferizal Ridwan, juga bakal menyusul para tokoh masyarakat yang telah dicatut namanya dalam struktur Kepanitiaan, karena hanya berhasil membawa sekepal tanah makam, ternyata belum ada keterang resmi dari pemerintahan pusat, tentang hasil DNA almarhum Pahlawan Revolusi Nasional Kemerdekaan republik ini, juga Pucuak/Rajo Adat Kelarasan Bungo Satangkai, Suliki, Luak Limopuluah Kota itu. Konon dituduh beredar secara gelap Proposal keberbagai pihak simpatisan/ donator senilai Rp.2.650 Miliar yang memakai tiga rekening pribadi Ferizal Ridwan.

Seperti tertera dalam Proposal Pengambilan Sekepal Tanah Makam ( Alm Ibrahim Dt. Tan Malaka, versi Wabup Limapuluh Kota dkk- red), yang ditujukan kepada donator, diketahui ada tiga Nomor Rekening Panitia atas nama Ferizal Ridwan, yakni Bank Nagari Payakumbuh ; 0100.0105.0078.8, Bank BRI Payakumbuh ; 5499.01.000175.50.0, dan Bank Syariah Mandiri ; 7081413578.

Selain itu, ditenggarai Wakil Bupati serta konco- konconya yang terlibat dalam kepanitiaan Penjemputan Jasad Ibrahim Dt. Tan Malaka tersebut ke Kediri, berpotensi dapat dijerat KUHP pasal 378 tentang : “penipuan” pemalsuan tanda tangan Ketua Presedium/ Direktur Eksekutif TMI : Khatibul Umam Wiranu, M.Hum, juga Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Demokrat.

Juga diduga pencatutan sebagian nama Panitia. Staring Comite ( SC ) HN Dt. Tan Malaka, Prof. Zulhasri Nasir, Rajo Diranah Dt. Bandaro Hitam, Dr. Hadijoyo Nitimiharjo, Dr. Bambang Sulistomo, Oing Abdul Muid Shokib, Fadli Zon, H. Lukman Edi, Jefri Geovani, Buya H. Boy Lestari Dt. Palindih, Buya Afrizal Sahar, Prof. H. Sasriwarni, Prof. Ganefri, Prof. Tafdil Husni, Hari Ichlas Majo Sati, Drs. N. Ben Yuza, Mayjend (Purn) Hasril Tanjung, Buya. H. Gusrizal, Dr. Alis Marajo Dt. Sori Marajo, Ibratama Tanur, Ibarsyah, Ir. Irfendi Arbi, MP, Saparuddin Dt. Bandaro Rajo, SH, Abdul Aziz Dt. GindoMalano, Muhammad Rahmad.

Sedangkan kepanitiaan bidang Organizining Comite ( OC) ada, Ketua Presedium/ Direktur Eksekutif TMI, Khatibul Umam Wiranu, M.Hum, Ketua Harian/ Wakil Bupati , Feirzal Ridwan, S.Sos. serta dibantu oleh 7 Wakil Ketua, yakni Yudilfan Habib Dt. Monti, Paul Paulus Monek,,Budi Febriandi, SP, Yulfian Azrinal, SE, DR. Wanofri Samri, H. Syafrijon Anwar, MA, H. Febby Dt. Bangso Nan Putiah.

Sementara jabatan Sekretaris, Deni Asra, S.Si yang dibantu Adi Darma Dt. Muncak, Hadi Putra, S.STP, Alheri Gusnijar, Yeyen Kiram, Drh. Syafrizal, Syahril Wira Utama, Yose Ade Yanto, S.Kom, Nurkhalis, Rudi Pratama

Bendahara yang dipercayakan kepada Khairul Apit ( Walinagari Pandam Gadang, Suliki- red) dibantu tiga wakil, H. Amrialis, S.Sos, Mainanda, Dra. Chandrawita, MM, serta Doni Rahmadoni, konon tidak berfungsi sebagaimana muestinya sebuah organisasi.

Padahal, menyimak pokok utama agenda Tan Malaka Institut, adalah soal pemikiran beliau sebagai Guru Bangsa. Bukanlah menyoal masalah pemindahan makam atau pemulangan jasad Ibrahim Tan Malaka. Jika kemudian ada pihak tertentu yang mencoba mengangkat isu makam dan pemulangan jenazah Datuk Tan Malaka, itu di luar agenda kami.

Bagi kami soal gelar Pahlawan Tan Malaka yang sudah didapatkannya dan soal posisi makam Tan Malaka apakah tetap di Kediri, atau di TMP Kalibata Jakarta atau di Suliki 50 kota, hal itu menjadi hak pemerintah RI. Kami TMI hanya memberikan masukan dan saran.

Adapaun pembicaraan TMI dengan Mensos bukanlah soal pemindahan makam, tapi membahas sosok Tan Malaka sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional Indonesia. Tan Malaka sebagai pejuang dan pemikir Indonesia merdeka yang harus dihormati pemerintah RI dan bagaimana memasukan sejarah perjuangan Tan Malaka dalam kurikulum pendidikan nasional. Artinya, kami tidak membahas acara pemindahan makam yang digagas oleh Wakil Bupati 50 Kota.

Dalam kesempatan itu Menteri Sosial juga sempat menyinggung masalah DNA Tan Malaka yang belum diterima pihak Kementerian. Artinya pemerintah RI belum bisa mengakui secara resmi bahwa yang dimakamkan di Desa Selopanggung, Kec. Semen, Kab. Kediri tersebut adalah Ibrahim Datuk Tan Malaka.

Jika nantinya Pemerintah berhasil mendapatkan DNA Tan Malaka, maka pemerintah segera mengumumkan kepada masyarakat serta melakukan upacara kenegaraan di makam Dt. Tan Malaka sebagai Pahlawan Nasional Kemerdekaan.( ei)

Share This: