Pucuak Adat Kelarasan Bungo Sitangkai Pertanyakan Penyidikan Kasus Pasar Sarilamak.

Auditpos.com.Limapuluh Kota- Pasca melapornya Ninik Mamak dan Pucuk Adat Nagari Sarilamak, agaknya kini merasa apatis terungkapnya laporan polisi dugaan terjadinya Tindak Pidana Penggelapan/Pungutan Liar Retribusi Pasar Serikat Sarilamak ke Polres Limapuluh Kota pada, 21/7/2016 lalu.

Pasalnya, pasca laporan polisi Masril Dt.Sinaro Nan Panjang (Pengulu Pucuak Kenagarian Sarilamak) Amsir Dt.Mangkuto ( Ketua KAN Tarantang) Yon Dt.Tan Gadang (Walinagari Solok Bio-Bio) ke Polres Limapuluh Kota atas dugaan penjualan kios/toko yang baru selesai dibangun oleh Pengelola periode 2005-2008 diduga tanpa dasar hukum yang jelas itu.

Padahal pada laporan polisi No.LP/02/VII/2016/PKT/RES-LPK, oleh tiga Pengulu Pucuak paparkan “setidaknya dugaan penggelapan senilai Rp.2.3 Miliar hasil retribusi pasar Sarilamak, rentang waktu 2009-2016 ( Rp.6 juta x 4 minggu x 8 tahun) sejak dilaporkan pengembangan penyelidikan pada tahun 2017 lalu, rentang waktu lebih satu tahun berjalan pihak Penyidik Polres Limapuluh Kota belum melaporkan kembali surat pemgembangan hasil penyelidikan (SP2HP)” .ujarnya kepada awak media ini beberapa waktu lalu.

Disisi lain tiga orang Kuasa Hukum Ketiga Pengulu Pucuak tersebut Adi Surya,SH.MH, Vino Oktavia, SH.MH dan Surya Candra, SH sebutkan bahwa “Klien kami adalah Pelapor Dugaan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 372 KUHP diKepolisian Resort (POLRES) Limapuluh Kota sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan No.LP/02/VII/2016/SPKT/RES-LPK tanggal 21 Juli 2016”, lanjutnya.

“Bahwa terhadap Laporan Klien kami sebagaimana dilaporkannya pada saat ini tidak mengetahui perkembangan atau kelanjutan dari laporannya tersebut, karena tidak adanya pemberitahuan perkembangan laporan tersebut yang disampaikan oleh pihak POLRES Limapuluh Kota kepada klien kami”ungkap Adi Surya lagi.

Selanjutnya Adi Surya,SH mengatakan “Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan, Dalam hal menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Penyidikan, Penyidik Wajib memberikan SP2HP kepada pihak Pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan”. Kata adi surya

Adi juga menambahkan , “kami selaku Kuasa Hukum Pelapor meminta kepada Pihak POLRES Limapuluh Kota cq. Kepada Penyidik yang menangani Perkara tersebut untuk memberikan Perkembangan Perkara tersebut secara tertulis sehubungan dengan tindakan yang telah dilaksanakan penyidik dan hasilnya” harap Adi Surya. (ei)

 

Share This: