Menyoal Pemindahan Incenerator RSUD Adnaan WD ke Talawi, Telah Sesuai Prosedurkah ?

Auditpos.com.Payakumbuh- Apakah masyarakat kelurahan Talawi dan sekitarnya di Kec.Payakumbuh Utara khususnya tidak tau atau mungkin dapat jaminan seputar ihwal potensi bahaya yang bakal ditimbulkan beroperasi Incenerator ( sistem pemusnahan limbah B3) sampah padat rumah sakit RSUD Adnaan WD, serta rumah sakit lainnya.

Pasalnya, berdasarkan investigasi media ini, tepatnya dibelakang Rice Milling Unit (RMU) Model, Pendukung Kecamatan Pasca Panen Padi Kota Payakumbuh, Cq Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Payakumbuh, yang terkesan dilakukan secara diam- diam diduga tidak sesuai prosedur dan tidak miliki izin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup, sukses dipindahkan.

Padahal, beberapa kali media ini mengekspose seputar dugaan indikasi penyimpangan baik penggunaan keuangan negara atau pelanggaran aturan yang berlaku atas pembangunan Incenerator ( Alat Pengolahan Limbah Medis Padat) di RSUD Adnaan WD Kota Payakumbuh, alokasi APBD TA. 2015 senilai Rp. 1,8 M, mendapat tantangan serta gugatan.

Seperti halnya awal pembangunan di lokasi belakang RSUD tersebut ditolak warga, juga tidak berfungsinya alat tersebut karena dituduhkan tidak sesuai dengan standar ISO yang diwajibkan.

Terus, dari rencana relokasi Incenerator itu mendapat penolakan dari warga Kelurahan Padang Karambia, Kec. Payakumbuh Selatan, juga dari masyarakat Kelurahan Padang Alai Bodi Kec. Payakumbuh Timur.

Ihwal penolakan masyarakat Kelurahan Padang Alai Bodi tersebut, dilakukan warga yang tergabung pada Kelompok Tani Pincuran Bonjo- Baliak Mayang, oleh 25 anggota bertanda tangan melayangkan surat keberatan ke Kementerian Lingkungan Hidup, Walikota serta DPRD Kota Payakumbuh.

Dalam surat Nomor. 01/ KLT/ XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 setelah menyikapi surat LPM Kelurahan Padang Alai Bodi No. 11/LPM-PB/2017 tertanggal 19 Oktober 2017 atas permohonan Dirut RSUD Adnaan WD No.445/1294/RSUD/2017, tanggal 18 Oktober 2017 ( hanya berselang satu hari- red)

Mereka khawatir, aktifitas incenerator seperti gas buang yang mengandung racun bisa berdampak terhadap kesehatan masyarakat yang berada di Pincuran Bonjo, adalah kawasan pertanian/ pemukiman warga. juga adalah tempat sumber air permanen untuk pengairan sawah.

Menurut sumber yang tergabung Keltan Tani Pincuran Bonjo- Baliak Mayang Kelurahan Padang Alai Bodi itu, sementara persetujuan Lurah, Arman bersama Ketua LPM setempat atas lokasi Pembangunan kantor dan Pemindahan Incenerator Pengolahan Limbah Medis Padat RSUD Adnaan WD, dikatakan tanpa melalui sosialisasi kepada warga, juga mereka pandang tidak dilakukan sesuai mekanisme yang benar dan dituduh menyalahi UU 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup serta PP 27 Tahun 2012, ujarnya.

Dilain tempat, media ini yang telah berupaya mintakan tanggapan, Dirut RSUD Adnaan WD, dr. Efrizanaldi. So.OG seputar berhasil direlokasi ya Incenerator buah hasil prestasi mantan Dirut RSUD Adnaan WD, dr. Merry Yuliesday kini dipercaya sebagai Kadis Kesehatan Provinsi Sumbar itu, hingga berita ini terkesan bungkam dan menghindar.

Menurut sebuah sumber, kepada media ini paparkan, bahwa Incinerator adalah satu sistem pemusnahan limbah secara insitu (ditempat) dengan cara mebakar limbah infeksius tersebut di lokasi rumah sakit itu sendiri.

Incinerator masih merupakan teknologi yang paling aman dan ramah lingkungan untuk bisa membakar limbah, terutama limbah yang bersifat B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) salah satunya adalah limbah INFEKSIUS yang dihasilkan dari Rumah Sakit. Namun Incinerator yang diperlukan oleh Rumah Sakit ataupun industri yang hendak membakar limbah B3 tentunya bukan incinerator biasa yang hanya sekedar bisa bakar dan menjadi abu.

Dipaparkan, Incinerator yang digunakan untuk membakar limbah B3 salah satunya infeksius harus memiliki Perijinan Operasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan untuk mendapatkan SK Perijinan tersebut ada beberapa aturan yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon perijinan baik dari industri ataupun rumah sakit ketika mengajukan permohonan ijin operasi incineratornya ke KLH, sebutnya.

Sedangkan, aspek Teknis dan Aspek Administrasi apakah telah dipenuhi pihak RSUD Adnaan WD, dan semua harus sesuai dengan peraturan terbaru dari pemerintah yaitu PP Nomor 101 Tahun 2014, demikian tanya sumber.( ei )

Share This: