Seputar Penolakan Relokasi Incenerator RSUD Abnaan WD. Mungkinkah “Asa” Warga OTS Ke Wakil Rakyat Baru Bernasib Sama ?


Payakumbuh. sumbar.auditpos.com-Masyarakat Kota Rendang, tentunya bertanya-tanya terhadap fungsi yang melekat pada 25 Wakil Rakyat, era kepemimpinan Ketua YB Parmato Alam, priode 2014- 2019 yang telah menikmati fasilitas mewah dari uang rakyatnya, nyaris tidak terlihat fungsi kontrolnya terhadap pelaksanaan roda pemerintahan Kota Payakumbuh serta aspirasi rakyat yang diwakilinya. Lantas, mungkinkah sama halnya perlakuan DPRD priode 2019- 2024 yang di komandoi ketua Hamdi Agus dari Partai Keadilan Sejahtera ?.

Pasalnya, rentang waktu sejak, Senin, 28 Mei 2018 lalu, khususnya masyarakat Kelurahan Talawi ( kini Kelurahan Ompang Tanah Sirah – red), yang telah laporkan Penolakan Relokasi Incenerator ( Mesin Pembakaran Limbah Medis Padat) RSUD Adnaan WD, kepada DPRD setempat, namun hingga detik ini laporan masyarakat itu tidak pernah digubris.

Dilain pihak, sejak Senin, 2 September 2019 secara resmi berakhir dan dilantiknya 25 Wakil Rakyat yang baru priode 2019- 2024, khusus warga Kelurahan Ompang Tanah Sirah ( Talawi, Balai Batung, Payonibung dan Tambago- red), disela- sela ” keputus asaan” penantian tugas dan fungsi Wakil Rakyatnya lakukan Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah, sontak Pemko berupaya membujuk warga agar izinkan pengoperasian ” Incenerator Bodong” yang dilansir tidak layak dan tidak memiliki dokumen izin dari Kementerian Lingkungan Hidup RI.

Ihwalnya, menurut pengakuan Ketua RW III Talawi, Drs. Syahrul Tazar kepada wartawan akunya, ” sangat kecewa atas sikap Pemko Cq Pemerintahan Kecamatan Payakumbuh Utara, karena kirimkan undang kamuflase, demikian ucap Syahrul.

Menurut Syahrul, disela- sela penantian kami tindaklanjut dari Institusi Penegak hukum, dan DPRD atas Penolakan warga Kelurahan Ompang Tanah Sirah, atas sikap arogan Pemko, yang merelokasikan Incenerator ” Bodong” ( Mesin Pembakaran Limbah Medis Padat- red) RSUD Adnaan WD, ternyata Pemko masih saja bermuka tembok berupaya mengelabui kami”, demikian tandas Syahrul yang juga Ustadz itu.

Dipaparkan, selaku perangkat RW, pihaknya merasai dikerjai oleh Pemko, Cq Undangan Camat Payakumbuh Utara, Kamis, 12 September 2019 lalu, hadiri katanya dengan materi,” Membahas Kelanjutan Pembangunan Koto Nan Gadang Kedepan”. Dengan itikat baik.

Menurut Syahrul, selaku perangkat Ketua RW III Kelurahan Ompang Tanah Sirah itu, bersama dengan Tokoh Masyarakat Koto Nan Gadang, Ketua KAN, Ir. Anda Roza Putra Dt. Patiah Baringek dan 5 Wakil Rakyat baru dilantik Dapil II, yakni Ahmad Ridho ( Nasdem), Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam ( PKS), Alhudri Dt. Rangkayo Mulie ( PPP), Wirman Putra Dt. Rajo Mantiko Alam ( Golkar), dan Mustafa ( PKS), agaknya bisa diam, dengan agenda tersembunyi ala Pemko tersebut, ungkap Ustadz Syahrul.

Soalnya, diujung- ujung pembicaraan baik Camat Payakumbuh Utara, Nurdal juga Kepala Dinas Kesehatan Payakumbuh, kini dijabat oleh Bahrizal, intinya berupaya membujuk masyarakat Kelurahan Ompang Tanah Sirah, agar membantu Pemko lanjutkan bengkalai Relokasi bangunan Incenerator RSUD Adnaan WD alokasi APBD Kota 2015 senilai Rp.1.8 M, hingga detik ini tidak bisa difungsikan, dan telah jadi temuan BPK RI itu, demikian ditirukan Syahrul.

Semenata, beberapa kali di ekspose adanya Kongkalikong” dibalik Pengadaan Incenerator “Bodong” RSUD Adnaan WD Payakumbuh, alokasi APBD Kota Payakumbuh TA 2015 senilai Rp.1.8 Miliar, bakal terungkap serta berujung ke proses hukum.

Pasalnya, rentang waktu Pengadaan Incenerator ( Mesin Pembakar/ Pemusnah Limbah B3 Medis RSUD Adnaan WD) TA.2015 lalu, berpotensi tidak sesuai speck/dokumen kontrak, plus berpotensi terjadinya Mark Up harga, serta “kongkalikong” antara rekanan Pengadaan dengan KPA, dr. Merry Yuliesday selaku Dirut RSUD Adnaan WD dan PPK, Yusrizal serta PPTK, Doddy, konon pernah disidik Tipikor Polres Kota Payakumbuh.

Oleh beberapa kalangan,” mungkinkan Penyidik bisa ungkap aktor Intelektual dibalik Pengadaan Incenerator ” Bodong” berpotensi dijerat UU No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu..?

Berdasarkan pengamatan media ditenggarai pasca ditolaknya relokasi Incenerator RSUD Adnaan WD, baik oleh KAN Nagari Nan XI Suku Limbukan Kec. Payakumbuh Selatan dan Masyarakat Kel. Alai Padang Bodi Kec. Payakumbuh Timur, juga oleh warga Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kec. Payakumbuh Utara, walaupun secara kucing- kucingan berhasil di relokasi , karena dituduh tidak mengantongi Izin Operasional dari Kementerian LH dan Kehutanan RI, diduga bakal jadi barang rongsokan.

Menyimak statemen tokoh masyarakat setempat, Tasriul ”Pemko Payakumbuh telah serampangan menyederhanakan setiap persoalan. Kami sepakat menolak relokasi Incenerator ke daerah kami. Kami minta DPRD, segera memangil Pemko Payakumbuh untuk dudukkan masalah ini,” demikian desak Tasriul.

Camat Payakumbuh Utara, Nurdal. S.Sos, yang dimintakan tanggapan terkait tudingan Undangan Kamuflasenya, hingga berita ini belum diperoleh konfirmasinya.

Sementara mengutip statemen Pemerhati/ Praktisi Hukum, Ady Surya, SH.MH bincang-bincang dengan wartawan paparkan,” Seharusnya DPRD
harus mengambil sikap untuk memanggil pihak yang bertanggungjawab terhadap Laporan LSM yang telah berpartisipasi membantu tugas mereka tersebut dan perlu di lakukan hak angket atau hak interpelasi, demikian tegas Ady.( EB )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This: