Menatap Terminal Agribisnis Payakumbuh, Malangnya Nasibmu

Payakumbuh. sumbar.auditpos.com-
Pasca peresmian pengoperasional Terminal Agribisnis ( TA ) yang berlokasi di Kelurahan Koto Panjang Payobasung Kec. Payakumbuh Timur, 2 Maret 2014 lalu oleh Gubernur Sumbar, yang digadang akan meningkatkan nilai jual petani,  disiapkan sebagai tempat penampungan sayur-mayur petani, agaknya isapan jempol belaka.

Pasalnya, 5 tahun berlalu pasca peresmian TA setidaknya berdasarkan pengakuan beberapa pelaku usaha dari puluhan pengumpul hasil pertanian daerah ini, seperti dituturkan Nasmi, Indra Meli di Talawi, dan Toa Libra di Batas Kota Payakumbuh- Kab. Limapuluh Kota yang dihubungi terpisah, paparkan rasa kecewanya karena harapan mereka bila  TA ini dioperasikan tentunya dapat berperan membantu mereka dan petani menyimpan hasil pertanian serta me­masarkan hasil sayuran dan komoditas perta­nian dan per­kebunan lainnya, demikian papar mereka.

Selain itu, tentunya Pengambil kebijakan daerah ini agaknya terkesan lakukan pembiaran/penelantaran asset oleh Pemko Payakumbuh, setidaknya Terminal Agrobisnis  yang dibangun pada tahun anggaran 2013 menelan biaya Rp 2,4 miliar, pada lahan seluas 4149 M2.

Juga dipaparkan tiga pelaku usaha pengumpul produksi pertanian daerah itu TA tersebut sudah memiliki dua unit Pendingin ( Historix ), satu unit truk con­tainer berpendingin, satu Pick-up dan 3 unit becak motor (Betor) untuk aktivitas pe­ngang­kutan sayuran, hanya jadi saksi bisu, aksi penelantaran aset daerah yang telah dibangun dengan menggunakan uang rakyat itu,  kok dibiarkan sia- sia, ungkap Nasmi, Indra Meli dan Toa Libra terpisah.

Pasalnya, dengan adanya terminal Agribisnis dapat mem­perlancar dan penguatan kelembagaan petani, sehingga harga dapat lebih tinggi, punya pola bisnis yang jelas dan mendapat akses pasar. Selain itu, dapat pula bertukar informasi dengan pasar lain baik tingkat lokal dan domestik, tentu semakin memperkuat jaringan pe­masaran, ungkap mereka.

Dilain pihak, wartawan mencoba mintakan tanggapan Pengambilan Kebijakan terkait belum/ tidaknya berfunsinya Terminal Agribisnis, yang peresmiannya oleh Gubernur Sumbar, 2 Maret 2014 melalui Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kota Payakumbuh, Depi Sasra melalui WhatsAppnya, dikaitkan ekspose Walikota, Riza falepi,” Payakumbuh Minati Kerjasama Ekspor Sayuran Dumai ( baca:riau.go.id, Senin,24/2- 2014 dan Jajaki Kerjasama dengan Pemko Pekanbaru. Wako Riza : Untuk Kemakmuran Petani Kita ( baca ; suarapribumi.go.id ), agaknya pembantu Wako bidang Pertanian gelagapan menanggapinya.

Soalnya, Depi Sasra, terkesan meyakinkan berkilah, ” Ok pak bisuak pagi awak bicarakan di kantuah ko, sebab kondisi kurang fit, terima kasih”, demikian ujar Depi.

Menyikapi kondisi miris telah terjadi penelantaran asset  daerah yang telah dibangun atau diadakan dengan menggunakan uang negara dalam hal ini dari APBD kabupaten/kota, APBD provinsi atau APBN, mengutip tanggapan Praktisi Hukum, Ady Surya, SH, MH “ hal tersebut bisa dipidanakan dan berpotensi dijerat Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999, karena dituduh telah merugikan keuangan daerah, demikian papar Ady.

Ditambahkan Ady, Pasalnya, seperti tertuang pada PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pasal 2 ayat 1  Barang Milik Negara/Daerah meliputi, huruf a dijelaskan, barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan huruf  b dijelaskan, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Lalu, pada pasal dituduhkaan dan berpotensi dijerat Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999, karena dituduh telah merugikan keuangan daerah, demikian papar Ady.

Menurut Ady, seperti tertuang pada PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pasal 2 ayat 1  Barang Milik Negara/Daerah meliputi, huruf a dijelaskan, barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan huruf  b dijelaskan, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Lalu, pada Pasal 5 ayat 1 dijelaskan, bahwa Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.” Seyogyanya harus bertanggung jawab, atas penelantaran asset daerah tersebut”, tandasnya.( EB )

Share This: