Ironis, Pembohongan Publik Pengelola Terminal Agrobisnis Ady Surya, SH : Berpotensi Dijerat UU Tipikor

Payakumbuh.auditpos.com- Para pelaku bisnis pengumpul hasil pertanian sayur mayur ” Kota Rendang”, agaknya terlihat geram serta emosi kepada Pengelola Terminal Agrobisnis, terkait eksposenya ” Sejak Diresmikan Gubernur Terminal Agribisnis Kota Payakumbuh Berjalan Lancar” ?

Setidaknya, geram serta emosinya dipaparkan, Toa Libra, Nasmi, Indra Meli, pelaku bisnis pengumpul hasil pertanian sayur mayur di Kota Payakumbuh telah lakukan “Pembohongan Publik”, demikian kata mereka.

Kekesalan tiga pelaku bisnis pengumpul hasil pertanian sayur mayur ” Kota Rendang” itu selain Pemko cq Dinas Pertanian Kota Payakumbuh lakukan pembohongan publik, juga tidak profesional wartawan portal editor katakan, ekspose sebuah berita tanpa melakukan chek and richek sesuai Kode Etik Jurnalistik dan UU Nomor 40 tahun 1999, tentang Pers, demikian kesal baik Toa, Nasmi, Indra Meli ditenggarai lakukan trial by the press.

Dikatakan tiga dedengkot pelaku bisnis pengumpul hasil pertanian sayur mayur itu, indikasinya terpapar jelas di portal editor , Selasa, 15/10 tanpa melakukan chek and rechek kelapangan, dan hanya menelan mentah- mentah informasi sesat seperti mengutip sumber, ” Kehadiran Terminal Agribisnis ini bertujuan untuk membuka peluang pasar hasil pertanian bagi petani di kota Payakumbuh, serta memutus rantai distribusi yang menyebabkan keuntungan yang diperoleh petani menjadi sangat kecil, ungkap Ketua Asosiasi Agribisnis kota Payakumbuh Ahmad Nuzul, Senin (14/10), demikian tulis portal tersebut.

Menurut Toa, sajian portal editor, “menurut Ahnad Nuzul, pengoperasian Terminal Agribisnis di kota Payakumbuh setiap hari mulai  dari siang pukul  14.00  – 20.00 malam, adalah informasi menyesatkan sangatlah merugikan masyarakat, khususnya kami dari pelaku pengumpul hasil pertanian sayur mayur daerah ini.

Pasalnya, sejak pasca peresmian pengoperasional Terminal Agribisnis ( TA ) yang berlokasi di Kelurahan Koto Panjang Payobasung Kec. Payakumbuh Timur, 2 Maret 2014 lalu oleh Gubernur Sumbar, yang digadang akan meningkatkan nilai jual petani, disiapkan sebagai tempat penampungan sayur-mayur petani, ternyata isapan jempol belaka, kesal Toa.

Pasalnya, 5 tahun berlalu pasca peresmian TA setidaknya berdasarkan pengakuan beberapa pelaku usaha dari puluhan pengumpul hasil pertanian daerah ini, paparkan rasa kecewanya karena pasca diresmikan gubernur hingga detik ini Terminal Agrobisnis terkesan ada pembiaran penelantaran asset oleh Pemko Payakumbuh,  yang pembangunannya menelan biaya Rp.2,4 M plus pembebasan lahan seluas 4.149 M2 pada tahun anggaran 2013, ujar Toa.

Box Pendingin penyimpanan sayur mayur ( Historix ) diduga tidak sesuai speck dan tidak berfungsi.

Sementara terpisah, wartawan mencoba mintakan tanggapan Kadis Pertanian dan Perkebunan Kota Payakumbuh, Depi Sastra melalui ponselnya via WhatsApp, terkait ekspose Pemko dibeberapa portal online
Sejak diresmikan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Maret 2014 silam, Terminal Agribisnis (TA) kota Payakumbuh sampai saat ini berjalan lancar tanpa ada kendala.

Berdasarkan pengamatan wartawan, telah terjadi ” Pembohongan Publik”. Selain itu lakukan pembiaran penelantaran asset oleh Pemko Payakumbuh, ala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kota Payakumbuh. Selanjutnya mengutip eskpose Pemko keberadaan TA sudah memiliki dua unit Pendingin ( Historix ), konon pengadaan dicurigai tidak sesuai speck dan tidak bisa difungsikan, satu unit truk con­tainer berpendingin ( keberadaannya dipertanyakan), satu Pick-up dan 3 unit becak motor (Betor) untuk aktivitas pe­ngang­kutan sayuran, hanya jadi saksi bisu, aksi penelantaran aset daerah yang telah dibangun dengan menggunakan uang rakyat itu, hanya dijawab ditunggu besok dikantor, kilah Depi Sasra.

Menyikapi kondisi miris telah terjadi penelantaran asset  daerah yang telah dibangun atau diadakan dengan menggunakan uang negara dalam hal ini dari APBD kabupaten/kota, APBD provinsi atau APBN, mengutip tanggapan Praktisi Hukum, Ady Surya, SH, MH “ hal tersebut bisa dipidanakan dan berpotensi dijerat Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999, karena dituduh telah merugikan keuangan daerah, demikian papar Ady. ( EB )

Share This: